Pasal 6 ayat 1C PP No 4 Tahun 2016, menyebutkan tentang pemasukan produk hewan dapat berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK), dan telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui oleh badan kesehatan hewan dunia. Sementara, persyaratan maximum security diberlakukan bagi pemasukan dari zona bebas PMK.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, PP No 4 Tahun 2016 tidak konsisten dengan apa yang diamanatkan UU. Persyaratan maximum security ditafsirkan ke wilayah non zona base, yang statusnya di bawah zona base. Dan Putusan MK sudah terakomodir dalam UU No 41 Tahun 2014.  Untuk itu, Herman  berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke DPR, dan meminta kepada pemerintah untuk untuk mencabut  peraturan tersebut.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan, sapi impor adalah komoditi bisnis yang menggiurkan.  Wajar jika bisnis ini menyedot perhatian banyak pebisnis. Para pemain baru pun bermunculan, akhirnya tercipta persaingan yang sangat ketat. Maka tak mengherankan jika ada oknum-oknum yang menghalalkan segala cara untuk mengejar keuntungan.

Salah satu contohnya adalah kasus suap uji materi UU 41/2014. Tujuan PPSKI mengajukan uji materi adalah untuk melindungi peternak lokal (baca : "Quo Vadis UU Peternakan"), namun upaya tersebut ternyata dimanfaatkan oleh oknum pejabat dan importir yang ingin bisnisnya langgeng.