Seiring dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan gizi yang baik, kebutuhan daging di dalam negeri saat ini sangat tinggi. Itu sebabnya, Indonesia masih membutuhkan sapi impor, demikian pernyataan Ketua Bidang III Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Bambang WHEP di Semarang, Kamis (12/5).

Berdasarkan data dari PPSKI saat ini kebutuhan daging sapi secara nasional mencapai 300 ribu ton/tahun. Dengan total kebutuhan tersebut ketersediaan ternak sapi di Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setiap tahunnya.

Berdasarkan data resmi, jumlah sapi di Indonesia mencapai 14 juta ekor dengan jumlah peternak sebanyak 5 juta orang, dan hanya 5%-nya yang merupakan peternak komersial.  Dari total jumlah sapi yang ada di Indoesia, tidak semuanya siap dipotong dan dikonsumsi, karena ada yang khusus untuk dikembangbiakkan.

Artinya, untuk memenuhi kekurangan pasokan, Indonesia masih harus mengimpor sapi yang jumlahnya sekitar 600 ribu ekor sapi setiap tahunnya. Meski demikian, pihaknya meminta kepada Pemerintah agar impor dilakukan secara hati-hati, jangan sampai impor ini justru merugikan peternak.

Pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menjaga minat masyarakat untuk mau beternak sapi dan kerbau. Salah satu upayanya adalah impor tidak langsung digelontorkan begitu saja.

Sumber : kontan.co.id

Pemangkasan anggaran Kementerian Pertanian (Kemtan) pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016 sebesar Rp 3,8 triliun sepertinya akan membuyarkan ambisi pemerintah memperbanyak populasi sapi di Tanah Air.

Walaupun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan institusinya berupaya agar pemangkasan anggaran pertanian ini tidak diarahkan untuk program komoditas strategis, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai, pada kenyataannya kuota impor sapi indukan juga dikurangi hingga separuhnya.

Program pengadaan sapi indukan impor yang sebelumnya telah teralokasi Rp 1,5 triliun untuk 50.000 ekor, dipangkas hingga menjadi separuhnya. Meski ada pemangkasan anggaran, Amran menjamin upaya menggenjot produksi sapi lokal bisa dilakukan lewat berbagai metode, seperti inseminasi buatan.

Minimnya realisasi impor sepertinya menjadi pertimbangan pemerintah  tidak memasang target impor terlalu tinggi untuk mendatangkan sapi indukan ini. Pada tahun 2015, pemerintah memang menetapkan jumlah kuota impor sapi indukan 50 ribu ekor, namun yang terealisasi hanya 11.000 ekor hingga akhir tahun.

Sumber : kontan.co.id

----------------------------------------------

Tanggapan PPSKI, melalui Ketua Umum Teguh Boediyana

Impor sapi indukan sebanyak 25.000 ekor itu terlalu kecil untuk menambah populasi sapi di Indonesia dan dapat berdampak besar pada upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging sapi.

Pasalnya, saat ini rata-rata pemotongan sapi betina per tahunnya mencapai 1 juta ekor. Kondisi ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, tercatat populasi sapi mencapai 14,5 juta ekor. Kemudian pada tahun 2013, BPS mencatat populasi sapi turun menjadi 12,5 juta ekor.

Dengan adanya pemangkasan target impor sapi indukan tahun ini dan belum adanya terobosan signifikan dari pemerintah untuk menggenjot produksi sapi lokal, maka dampaknya baru akan terasa tiga tahun atau empat tahun ke depan. Sebab, sapi indukan baru akan produktif dalam dalam empat tahun.

Pada hari Kamis, 28 April 2016, di Mataram, diadakan sebuah diskusi panel dengan tema "Mentransformasi kelompok peternak sapi membentuk Kooperasi". Acara yang dipandu oleh Prof Sukardono (Universitas Mataram) ini, menghadirkan nara sumber :

• Teguh Boediyana, ketua PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia)
• Arief Mulyadi Executive Vice Presiden PT. PNM
• Prof. Ir. Suhubdy (Pakar Nutrisi Ruminansia/Herbivora dan Bioekosistem Padang Penggembalaan Universitas Mataram, NTB
• Abu Bakar (Pengusaha Sapi dan Ketua Koperasi Sejahtera Binaan Provinsi NTB)
• Dhimas Fittri selaku Account Officer Bank BRI Cab. Mataram-NTB
• Supran, MM Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB
• Baiq Haidar Indiana selaku kabid di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.