Berita Tentang PPSKI

Perkebunan sawit Indonesia, adalah sumber pakan bagi ternak sapi. Integrasi pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dengan peternakan sapi dinilai bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pasokan pakan berkualitas.

Menurut Direktur Pakan Kementerian Pertanian Sri Widayati, selain menyediakan pakan hasil olahan limbah, keberlangsungan integrasi ini pun sejalan dengan visi pengembangan populasi sapi nasional. Itu sebabnya, pemerintah melalui Permentan No. 105 Tahun 2014, mengatur aktivitas integrasi sawit Indonesia dan budi daya sapi potong.

Selengkapnya...

Pemerintah melalui PP No. 45/2019 bakal memberikan fasilitas fiskal berupa super deductible tax atau pengurangan penghasilan bruto di atas 100 persen kepada usaha yang menyelenggarakan vokasi dan R&D. Penyelenggara vokasi bisa mendapatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari biaya penyelenggaraan vokasi, sedangkan R&D paling tinggi 300 persen dari biaya penyelenggaraan R&D.

Namun, PP tersebut masih belum mengatur mengenai kriteria dan syarat yang perlu dilakukan oleh pengusaha apabila ingin memperoleh insentif tersebut. Adapun aturan teknis insentif tersebut dalam bentuk peraturan menteri tengah dibahas.

Selengkapnya...

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Wisnu Wardhana mengatakan, pemerintah RI akan memberlakukan kebijakan tarif rate quota (TRQ) untuk produk hewani dan hortikultura.

Langkah itu diambil setelah Indonesia kalah dalam sidang dispute settlement body (DSB) WTO pada November 2017, yang meminta penyesuaian Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan. Pemerintah juga telah melakukannya, namun tetap menerapkan strategi untuk mengontrol agar impor produk hortikultura dan hewani tidak melonjak tajam sehingga merugikan peternak dan petani.

Selengkapnya...