Berita

Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) akan membuat batasan nominal transaksi tunai atau pembayaran langsung dengan uang kartal, yakni sebesar Rp 100 juta.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pembatasan angka transaksi tunai dilakukan agar memudahkan aparat penegak hukum, PPATK dan lembaga pengawasan lain, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme), ataupun melacak transaksi keuangan yang mencurigakan jelang Pilkada 2018.

Rancangan Undang-Undangnya sedang disusun, dan masuk dalam Prolegnas (program legislasi nasional). Ditargetkan pada akhir tahun 2018 sudah selesai dan hasilnya akan segera disampaikan kepada DPR.

Salah satu pelaku transaksi tunai dengan nilai yang cukup besar adalah para peternak sapi. Sebagai contoh adalah transaksi  yang dilakukan di RPH atau pasar hewan antar provinsi. Para pelaku usaha sapi minimal membeli ternak sebanyak

Selengkapnya...