Berita Tentang PPSKI

Rencana pemerintah untuk mendatangkan daging sapi importasi dari Brazil dapat melanggar UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2oo9 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Selain itu pola kemitraan juga diharapkan dapat terbentuk untuk menekan harga.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf menilai langkah pemerintah yang terburu-buru dalam usaha membuka keran importasi daging sapi dari Brazil sama dengan pelanggaran atas undang-undang negara. Menurutnya praktik seperti ini sudah terjadi sejak pembukaan keran importasi daging kerbau beku dari India.

Pasalnya, India dan Brazil tidak termasuk dalam negara yang bebas penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh World Organisation for Animal Health (OIE). Menurutnya, selain Brasil, India, Australia dan Selandia Baru yang menjadi negara pengimpor utama dalam hal daging sapi dan sapi bakalan, pemerintah sebenarnya bisa melakukan importasi dari 30 negara yang sudah terbebas dari PMK atau ada juga negara yang memiliki zona bebas.

Namun dia pun mengakui jika India dapat memberikan harga yang kompetitif karena mayoritas penduduknya tidak mengonsumsi sapi sebagai bahan pangan. Dan jaraknya dari Indonesia juga menentukan harga jual yang lebih murah. Sementara Brazil adalah salah satu negara yang punya populasi sapi terbesar dunia.

Rochadi menyarankan bila ide importasi daging sapi dari Brazil terealisir agar menggunakan pola kemitraan antara importir, agen supplier dan konsumen supaya bisa menekan harga sesuai keinginan pemerintah yaitu Rp80.000 per kg. Rochadi juga mengatakan bahwa gaya racing horse sudah biasa dilakukan oleh pebisnis.

Racing horse yang dimaksud oleh Rochadi dalam istilah dagang adalah mengadu dua atau lebih konsumen supaya mendapatkan harga murah. Selain itu juga, Rochadi menyoroti trik dagang yang biasa dilakukan oleh pebisnis dengan menjual di awal murah namun sesudahnya menjadi mahal.

Pilihan yang terbaik tetaplah pola kemitraan. Dengan kemitraan akan ada saling ketergantungan yang akhirnya bisa mendapatkan harga murah. Masalah dengan siapa bermitra, yang penting harus saling menguntungkan.

Sumber: bisnis.com

Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) akan membuat batasan nominal transaksi tunai atau pembayaran langsung dengan uang kartal, yakni sebesar Rp 100 juta.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pembatasan angka transaksi tunai dilakukan agar memudahkan aparat penegak hukum, PPATK dan lembaga pengawasan lain, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme), ataupun melacak transaksi keuangan yang mencurigakan jelang Pilkada 2018.

Rancangan Undang-Undangnya sedang disusun, dan masuk dalam Prolegnas (program legislasi nasional). Ditargetkan pada akhir tahun 2018 sudah selesai dan hasilnya akan segera disampaikan kepada DPR.

Salah satu pelaku transaksi tunai dengan nilai yang cukup besar adalah para peternak sapi. Sebagai contoh adalah transaksi  yang dilakukan di RPH atau pasar hewan antar provinsi. Para pelaku usaha sapi minimal membeli ternak sebanyak

Selengkapnya...

Pemerintah telah mematok agar daging sapi impor dapat dijual di pasar dengan harga Rp 80.000 per kilogram (kg). Kebijakan tersebut ternyata telah menekan harga daging di tingkat peternak,  karena beberapa faktor yaitu:

  1. Tidak ada keterangan, apakah yang dijual itu daging sapi atau daging kerbau. Padahal banyak masyarakat yang belum dapat membedakan daging sapi dengan daging kerbau.
  2. Tidak diberi keterangan tentang jenisnya, apakah 65 Content lean (CL) atau 85 CL
Selengkapnya...