Berita Tentang PPSKI

Selama tahun 2017, iklim usaha beternak sapi dan kerbau sangat tidak kondusif karena beberapa kebijakan pemerintah yaitu :

  1. Menetapkan harga daging sapi Rp 80.000 di bawah biaya produksi peternak.
  2. Terus membuka impor jeroan dan membebaskan importasi daging India walaupun melanggar UU Nomor 41 tentang PKH.
  3. Penetapan rasio impor sapi bakalan dan indukan kepada usaha penggemukan tingkat korporasi,  yang berdampak terhadap pola usaha peternakan rakyat.
  4. Pemerintah lebih berpihak kepada konsumen dan produsen industri, daripada peternakan rakyat yang menguasai 98% populasi ternak.
Selengkapnya...

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menilai, di tahun ketiga masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, perbaikan-perbaikan di sektor peternakan sapi masih terfokus pada sapi potong saja, tidak termasuk sapi perah.

Padahal sampai saat ini kebutuhan susu nasional masih dipenuhi dari impor. Bahkan sapi perah di Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan susu nasional kurang dari 20%. Harga susu segar yang tidak juga membaik membuat sebagian besar peternak tidak lagi bergairah memelihara sapi perah.

Selengkapnya...

Seperti diketahui bersama, Kementan melakukan perubahan terhadap Permentan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu menjadi Permentan 30 Tahun 2018. Pada aturan turunannya menghilangkan kewajiban Industri Pengolahan Susu (IPS) menyerap Susu Segar Dalam Negeri (SSDN).

Menurut Sekretaris Jenderal PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) Rochadi Tawaf, pemerintah perlu melihat konsekuensi dihapusnya kewajiban tersebut kepada peternak sapi perah lokal. Menghilangkan kewajiban jelas suatu kemunduran, sekaligus bukti bahwa Kementan tidak bisa menyelesaikan urusan susu sendiri.

Selengkapnya...