Berita Tentang PPSKI

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menilai, di tahun ketiga masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, perbaikan-perbaikan di sektor peternakan sapi masih terfokus pada sapi potong saja, tidak termasuk sapi perah.

Padahal sampai saat ini kebutuhan susu nasional masih dipenuhi dari impor. Bahkan sapi perah di Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan susu nasional kurang dari 20%. Harga susu segar yang tidak juga membaik membuat sebagian besar peternak tidak lagi bergairah memelihara sapi perah.

Selengkapnya...

Seperti diketahui bersama, Kementan melakukan perubahan terhadap Permentan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu menjadi Permentan 30 Tahun 2018. Pada aturan turunannya menghilangkan kewajiban Industri Pengolahan Susu (IPS) menyerap Susu Segar Dalam Negeri (SSDN).

Menurut Sekretaris Jenderal PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) Rochadi Tawaf, pemerintah perlu melihat konsekuensi dihapusnya kewajiban tersebut kepada peternak sapi perah lokal. Menghilangkan kewajiban jelas suatu kemunduran, sekaligus bukti bahwa Kementan tidak bisa menyelesaikan urusan susu sendiri.

Selengkapnya...

Kebijakan pemerintah membuka impor daging beku asal India dalam jangka panjang dikhawatirkan mematikan usaha peternakan rakyat di Tanah Air. Tanda-tandanya sudah terlihat, yaitu terjadinya penurunan harga sapi hidup dan daging sapi lokal hingga 50 persen, termasuk jumlah pemotongan di rumah potong hewan (RPH) karena kebutuhannya diisi oleh daging beku India.

Jika kondisi ini dibiarkan, tidak akan ada lagi peternak sapi rakyat. Padahal jumlah pelaku usaha peternakan rakyat di Tanah Air cukup besar, mencapai 5,5 juta kepala keluarga dengan populasi sapi sebanyak 20,5 juta ekor. Dapat dipastikan akan terjadi dampak sosial, politik dan ekonomi di pedesaan.

Selengkapnya...