Berita Tentang PPSKI

Sampai hari ini Indonesia masih bergantung pada impor sapi, terutama dari Australia dan Selandia Baru. Program swasembada daging sapi sudah dijalankan pemerintah lebih dari 10 tahun lalu dengan dana mencapai Rp 18 triliun pun tidak mampu mengurangi impor sapi dan daging.

---------------------------------------------------------

Tanggapan PPSKI melalui Sekjen Rochadi Tawaf

Menurut PPSKI,  carut marut daging sapi saat ini disebabkan oleh kegagalan program swasembada, yang dimulai dari zaman Pak Anton (Apriantono) dan dilanjutkan lagi oleh Suswono.  Dana APBN yang digunakan untuk program swasembada daging sapi yang mencapai 18 triliun bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Sebab, tidak ada hasil yang dicapai.

Berdasarkan program swasembada, dimana seharusnya pada tahun 2009 maksimal impor 50% dari kebutuhan nasional, justru mencapai puncaknya. Demikian juga pada saat akhir pemerintahan periode yang lalu, dimana nilai impornya tidak  jauh berbeda. Masalah menjadi semakin rumit, karena pemerintah kerap mengambil kebijakan yang kacau untuk menutupi kegagalan, dengan cara mengambil jalan pintas untuk mencapai swasembada daging sapi. Misalnya dengan penutupan impor secara mendadak, seperti yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) pada kuartal III-2015 lalu. Akibatnya pasokan daging sapi terganggu, harga meroket dan sulit dikendalikan

Bukti lain kegagalan program swasembada daging sapi ini adalah merosotnya populasi sapi di dalam negeri. Diperkirakan populasi sapi menurun hingga 2,5 juta ekor pada kurun waktu 2011-2013 akibat 'jalan pintas' yang diambil pemerintah.

Sumber : medanbisnisdaily.com

Pemerintah berencana untuk mengimpor ternak sapi/kerbau dan daging sapi/kerbau dari negara yang statusnya belum bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

------------------------------------------

Tanggapan PPSKI melalui SekJen Rochadi Tawaf

PPSKI sangat berkeberatan. Bukan saja karena sangat beresiko menularkan penyakit pada ternak sapi, tetapi secara jangka panjang akan berdampak pada hewan ternak lainnya seperti domba, kambing, dan kerbau.

Lebih jauh lagi, implikasi lanjutannya adalah peluang Indonesia untuk melakukan ekspor produk pertanian ke negara maju tentu saja akan terhambat. Untuk itu PPSKI berharap pemerintah melakukan pertimbangan ulang untuk melibatkan negara yang belum bebas dari PMK dalam impor ternak sapi/kerbau dan daging sapi/kerbau.

Sumber : pikiran-rakyat.com

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam waktu dekat akan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX. Salah satu dari kebijakan yang akan dibuat  adalah membuka peluang impor dari zona atau wilayah suatu negara yang statusnya belum bebas PMK. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana meminta agar pemerintah berhati-hati mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bisa berdampak buruk terhadap usaha rakyat kecil.

Selengkapnya...