Berita Tentang PPSKI

Agar masyarakat lebih mengenal dan memahami potensi dunia peternakan, pemerintah terus berupaya mendorong kemajuan usaha peternakan melalui berbagai program, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Kontes Ternak.

Hal itulah yang disampaikan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Fini Murfiani, saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh peternakan, antara lain dari: Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia dan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia.

Selengkapnya...

Dalam rangka mempercepat pencapaian peningkatan produksi daging di dalam negeri guna memenuhi permintaan konsumsi masyarakat Indonesia, mengurangi ketergantungan impor terhadap daging dan ternak bakalan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha budidaya ternak ruminansia, Kementerian Pertanian meluncurkan program Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB).

Upsus SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Program tersebut dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani Menteri Pertanian pada tanggal 3 Oktober 2016.

Selengkapnya...

Pasal 6 ayat 1C PP No 4 Tahun 2016, menyebutkan tentang pemasukan produk hewan dapat berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK), dan telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui oleh badan kesehatan hewan dunia. Sementara, persyaratan maximum security diberlakukan bagi pemasukan dari zona bebas PMK.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, PP No 4 Tahun 2016 tidak konsisten dengan apa yang diamanatkan UU. Persyaratan maximum security ditafsirkan ke wilayah non zona base, yang statusnya di bawah zona base. Dan Putusan MK sudah terakomodir dalam UU No 41 Tahun 2014.  Untuk itu, Herman  berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke DPR, dan meminta kepada pemerintah untuk untuk mencabut  peraturan tersebut.

Selengkapnya...