Berita Tentang PPSKI

Jumlah produksi daging sapi jelang akhir tahun 2018 ini hanya mencapai 35.845 ton. Padahal, ada kebutuhan nasional jelang Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 yang harus dipenuhi sebanyak 55.305 ton. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Pemerintah pun memutuskan mengimpor sebanyak 30.670 ton dengan komposisi 18.217 ton sapi bakalan dan 12.462 ton daging sapi dan kerbau. Angka ini lebih rendah dibandingkan di kuartal yang sama pada tahun 2017 yang tercatat sebanyak 31.451 ton dan 2016 mencapai 55.703 ton.

Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, kebijakan itu merupakan hal biasa. Setiap bulan secara rutin pemerintah memang mengimpor daging sapi sebanyak 19 ribu ton, dari Australia, Selandia Baru, India, Kanada, Amerika, Spanyol, dan Jepang yang produknya memiliki sertifikat kesehatan dari World Organisation for Animal Health (OIE). Khusus hari raya keagamaan, volumenya ditambah hingga 10 persen dari kuota impor bulanan.

Selengkapnya...

Rencana pemerintah yang terburu-buru mendatangkan daging sapi dari Brasil dapat melanggar UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Demikian yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf. Menurutnya praktik seperti ini sudah terjadi sejak pembukaan keran importasi daging kerbau beku dari India. Pasalnya, India dan Brazil tidak termasuk dalam negara yang bebas penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh World Organisation for Animal Health (OIE).

Selengkapnya...

Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) akan membuat batasan nominal transaksi tunai atau pembayaran langsung dengan uang kartal, yakni sebesar Rp 100 juta.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pembatasan angka transaksi tunai dilakukan agar memudahkan aparat penegak hukum, PPATK dan lembaga pengawasan lain, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme), ataupun melacak transaksi keuangan yang mencurigakan jelang Pilkada 2018.

Rancangan Undang-Undangnya sedang disusun, dan masuk dalam Prolegnas (program legislasi nasional). Ditargetkan pada akhir tahun 2018 sudah selesai dan hasilnya akan segera disampaikan kepada DPR.

Salah satu pelaku transaksi tunai dengan nilai yang cukup besar adalah para peternak sapi. Sebagai contoh adalah transaksi  yang dilakukan di RPH atau pasar hewan antar provinsi. Para pelaku usaha sapi minimal membeli ternak sebanyak

Selengkapnya...