Berita Tentang PPSKI

Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap IX pada Rabu, (27/1/16). Salah satu dari isi paket tersebut adalah memperluas wilayah impor sapi. Hal tersebut guna mengantisipasi melonjaknya permintaan daging sapi dari tahun ke tahun.

------------------------------------------------------

Tanggapan PPSKI melalui Ketua Umum Teguh Boedyana

Kebijakan tersebut akan mengakibatkan  kerugian yang sangat besar dari sisi sosial dan ekonomi yaitu :

  • Usaha para peternak sapi dalam negeri akan mati. Penyebabnya, harga sapi impor lebih murah dibandingkan harga sapi dalam negeri. Sehingga konsumen lebih tertarik mengkonsumsi sapi impor.
  • Kebijakan tersebut akan memicu berjangkitnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi ternak lokal. PPSKI pun menilai, pemerintah tidak menghargai proses hukum yang tengah digodok oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, kebijakan perluasan pengimpor daging sapi (zona atau country base) yang tertulis di UU 41/2014, masih dalam proses hukum.

Saat ini peredaran daging dan jeroan sapi ilegal asal India yang masuk pasar basah. Jika mengurus peredaran daging dalam negeri saja Pemerintah belum bisa, apalagi mengawasi jaminan kesehatan daging dari luar negeri. Karena itu, PPSKI berencana untuk kembali menyurati Presiden dan para Menteri teknis agar membatalkan kebijakan tersebut.

Sumber :

Pada hari Selasa (9/2/16), 500 ekor sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun upaya ini tidak juga bisa menurunkan harga daging sapi di Jabodetabek yang sudah sempat melonjak tinggi antara Rp 120.000-Rp 130.000 per kilogram (kg).

--------------------------------------------------------

Tanggapan PPSKI melalui SekJen Rochadi Tawaf

Ada  sekitar tujuh perusahaan perdagangan sapi yang membeli sapi milik peternak dari NTT sesuai dengan harga mekanisme pasar, antara lain  PT Berdikari, PD.Dharma Jaya dan PT Sarjana Membangun Desa (SMD) serta beberapa anak usaha SMD. Mereka inilah yang punya pengaruh besar pada  harga daging sapi.

Keberhasilan memasukkan 500 ekor sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) karena pemerintah mau melepas sapi dari NTT dengan harga mengikuti mekanisme pasar. Harga dari para peternak yang menjual sapi tersebut ke Karantina adalah  Rp 35.000 per kg. Setelah ditambah dengan biaya transpor dan lain-lain, harga jual di Jakarta antara Rp 42.000 - Rp 43.000 per kg hidup.

Dengan harga itu, maka harga ditingkat karkas sekitar Rp 90.000 dan ditingkat konsumen di kisaran Rp 110.000 - Rp 120.000 per kg. Harga sapi tersebut sudah wajar dan dapat memenuhi biaya ongkos produksi dari peternak. Namun demikian, rata-rata berat sapi dari Nusa Tenggara ini hanya sekitar 250 kg per ekor, atau jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata sapi milik feedloter yang mencapai 500 kg per ekor.

Sumber : kontan.co.id

Sampai hari ini Indonesia masih bergantung pada impor sapi, terutama dari Australia dan Selandia Baru. Program swasembada daging sapi sudah dijalankan pemerintah lebih dari 10 tahun lalu dengan dana mencapai Rp 18 triliun pun tidak mampu mengurangi impor sapi dan daging.

---------------------------------------------------------

Tanggapan PPSKI melalui Sekjen Rochadi Tawaf

Menurut PPSKI,  carut marut daging sapi saat ini disebabkan oleh kegagalan program swasembada, yang dimulai dari zaman Pak Anton (Apriantono) dan dilanjutkan lagi oleh Suswono.  Dana APBN yang digunakan untuk program swasembada daging sapi yang mencapai 18 triliun bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Sebab, tidak ada hasil yang dicapai.

Berdasarkan program swasembada, dimana seharusnya pada tahun 2009 maksimal impor 50% dari kebutuhan nasional, justru mencapai puncaknya. Demikian juga pada saat akhir pemerintahan periode yang lalu, dimana nilai impornya tidak  jauh berbeda. Masalah menjadi semakin rumit, karena pemerintah kerap mengambil kebijakan yang kacau untuk menutupi kegagalan, dengan cara mengambil jalan pintas untuk mencapai swasembada daging sapi. Misalnya dengan penutupan impor secara mendadak, seperti yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) pada kuartal III-2015 lalu. Akibatnya pasokan daging sapi terganggu, harga meroket dan sulit dikendalikan

Bukti lain kegagalan program swasembada daging sapi ini adalah merosotnya populasi sapi di dalam negeri. Diperkirakan populasi sapi menurun hingga 2,5 juta ekor pada kurun waktu 2011-2013 akibat 'jalan pintas' yang diambil pemerintah.

Sumber : medanbisnisdaily.com