Mengapa Kebijakan Pemerintah Tentang Daging Tidak Berorientasi Kepada Peternak Sapi ?

Kebijakan pemerintah untuk mengimpor daging murah asal India hanya berorientasi pada konsumen. Dampaknya pasti akan sangat besar, meski saat ini belum terlihat karena sebagian besar konsumen masih cenderung mengonsumsi daging sapi. Demikian yang dikatakan oleh Ketua Harian Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi.

Kebijakan tersebut kian menekan peran peternak lokal, apakah Pemerintah lupa kalau peternak kita adalah peternak rakyat yang melakukan pemeliharaan dalam skala kecil. Nasib peternak rakyat kini ibarat bom waktu yang akan meledak dalam waktu dekat, jika tidak ada kebijakan yang berorientasi hulu.

Keuntungan dari bisnis impor daging dan sapi bakalan memang sangat menggiurkan. Menurut perhitungannya, dengan alokasi impor sapi bakalan sebanyak 700.000 ekor tahun depan dan impor daging yang dibuka lebar, belanja ternak pelaku usaha Indonesia tahun depan dapat mencapai Rp16,5 triliun.

----------------------------------------

Tanggapan PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) melalui Ketua Umum Teguh Boediyana

Tidak dapat dipungkiri jika kebijakan pemerintah dalam mengatur harga daging hanya berorientasi pada konsumen, karena hanya mematok harga yang terbentuk di pasar. Padahal, angka partisipasi konsumsi daging hanya 16%. Dalam waktu 2 sampai 3 tahun kedepan konsumen akan menyesuaikan diri dengan daging murah.

Dampaknya peternak sapi tidak akan mampu bersaing. Bagaimana bisa jika daging tersebut dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram atau sekitar setengah dari harga rata-rata daging sapi di Jabodetabek yaitu Rp110.000-Rp115.000 per kg. Belum lagi masalah distribusi, walaupun akan dibatasi, dengan harga yang murah akan tetap mengalir ke daerah-daerah lain. Kebijakan ini jelas mengancam keberadaan peternak lokal yang selama ini memasok 100% kebutuhan daerah.

Dampak lain yang akan terjadi adalah wabah penyakit. Setelah 110 tahun menjadi negara yang bebas penyakit mulut dan kuku (PMK), Indonesia akan kembali menerima risiko penyakit tersebut ketika impor kerbau akhirnya mulai dibuka tahun ini dan 30.000 ton dipastikan masuk selama semester pertama 2017.

Seharusnya Pemerintah mengingat kembali dampak yang terjadi pada komoditas ayam kampung. Pada 3-4 dekade lalu, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi ayam kampung. Kemudian pemerintah membuka investasi ayam ras secara besar-besaran. Dampaknya, komoditas ayam kampung akhirnya tersingkir.

Sumber : bisnis.com