Kebijakan Pemerintah Tentang Impor Kebutuhan Pangan Mematikan Peternak Rakyat

Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menilai, selama ini kebijakan impor yang dibuat oleh pemerintah mematikan peternak rakyat. Semuanya kebutuhan pangan nasional dipenuhi dengan mengandalkan impor oleh korporasi. Contohnya antara lain adalah :

  • Impor sapi indukan;  yang mengharuskan pula pengusaha penggemukan (feedloter) yang mengimpor sapi bakalan harus juga mengimpor sapi indukan untuk pembibitan. Lewat regulasi baru tersebut, kewajiban pembibitan sapi diserahkan kepada swasta dan koperasi. Akan tetapi, kondisi koperasinya dinilai belum siap diberi mandat penting tersebut.
  • Impor Sapi indukan bunting;  Efeknya juga tidak akan bisa dinikmati tahun ini. Karena kalaupun program tersebut berhasil baru bisa dinikmati tiga tahun mendatang. Biayanya yang harus dikeluarkan juga cukup besar, dimana untuk membuntingi seekor sapi biayanya adalah Rp4 Juta. Jadi, untuk 3 juta ekor sapi betina menghabiskan biaya Rp1,2 triliun.
  • Impor daging dari India; seperti kita ketahui bersama, India termasuk salah satu negara yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku. Apalagi saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur impor zonasi dari negara tersebut.
  • Impor sapi dari Brasil & Meksiko;  Sapi asal Brasil tidak bisa diimpor berkepanjangan tanpa insentif. Sapi asal Meksiko juga hanya bisa diimpor dari kawasan tertentu yang populasinya bisa lebih dari 3 juta ekor. Dengan demikian sangat tidak mungkin dua negara itu akan dapat mengirimkan sapinya dalam jumlah besar ke Indonesia seperti yang dilakukan Australia.
  • Impor sapi dari Australia; Ketersediaan betina di Australia pun sangat rendah mungkin hanya sekitar 20.000 setahun. Artinya, Australia hanya mampu memenuhi impor sebanyak 100.000 ekor. Padahal, Indonesia membutuhkan 600.000--700.000 ekor pada 2017.

Dampak dari kondisi diatas, yang paling dikhawatirkan adalah, keran impor daging India akan dibuka lebar oleh Pemerintah untuk bisa menurunkan harga yang diinginkan  yaitu di angka Rp80.000 per kilogram. Pada saat itu terjadi, peternak rakyat akan langsung tersungkur karena tidak akan mampu mengejar harga tersebut.

Ujuangnya udah bisa ditebak, negara kita akan terperangkap masalah pangan, khususnya daging, karena tidak akan ada lagi gairah untuk beternak. PPSKI mengkhawatirkan bahwa bidang usaha peternakan sapi akan seperti kasus ayam broiler, dimana jumlah peternak rakyatnya hanya tersisa 10% dan ayam kampung sangat sulit ditemukan.

Oleh sebab itu, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), melalui Sekjen Rochadi Tawaf mengingatkan pemerintah agar segera mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan di sektor peternakan agar lepas dari ketergantungan impor. Utamanya adalah kebijakan lintas kementerian yakni Perdagangan dan Pertanian.

Sumber : bisnis.com