Loading...

Apakah Usaha Pembibitan Sapi Masih Menguntungkan ?

Berdasarkah analisa yang dilakukan oleh Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana, usaha breeding ternak sapi secara bisnis sesungguhnya kurang menjanjikan. Coba bayangkan, peternak harus mengawinkan terlebih dulu sapi indukannya yang membutuhkan waktu paling tidak selama tiga bulan, dan itu pun tingkat keberhasilannya meragukan karena belum tentu sekali kawin langsung bunting. Setelah bunting memerlukan waktu hingga sembilan bulan untuk mengandung…

Tanpa Pembenahan Data Populasi Sapi, Swasembada Sulit Direalisasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan swasembada daging sapi paling tidak bisa direalisasikan pada 9 atau 10 tahun mendatang. Menurutnya, lamanya target tersebut lantaran perlu banyak pembenahan dari hulu ke hilir, dari pembibitan sapi sampai rantai pasok. Sumber : detik.com --------------------------------------------------------- Tanggapan PPSKI Melalui SekJen Rochadi Tawaf. Menurut PPSKI, Pemerintahan sebelumnya pun punya target serupa dengan periode yang hampir sama. Pada kenyataannya…

PPSKI Meminta Pemerintah Belajar Dari Kegagalan Inseminasi Buatan Dimasa Lalu

Kementerian Pertanian (Kemtan) telah menargetkan inseminasi buatan (IB) untuk 3 juta ekor sapi, yang akan menghasilkan kebuntingan 2,1 juta ekor serta kelahiran 1,6 juta ekor. Pada program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) tahun 2017 lalu, realisasi sapi yang sudah mendapatkan IB sebesar 99,41%, sementara realisasi kebuntingan sebesar 63,08%. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf, meminta pemerintah…

Peternak Sapi Menagih Janji

Pasal 6 ayat 1C PP No 4 Tahun 2016, menyebutkan tentang pemasukan produk hewan dapat berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK), dan telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui oleh badan kesehatan hewan dunia. Sementara, persyaratan maximum security diberlakukan bagi pemasukan dari zona bebas PMK. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, PP No 4 Tahun 2016 tidak konsisten dengan apa yang diamanatkan UU. Persyaratan maximum security ditafsirkan ke…

Info & Kegiatan

KLIK disini

Kontak

KLIK disini

Profil Pengurus

KLIK disini

    Back to top