PPSKI Meminta Kepada Presiden Yang Nanti Terpilih Untuk Membela Peternak Dalam Negeri

Sektor pangan dianggap sebagai senjata ampuh oleh pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menyerang petahana. Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini mengatakan paslon nomor urut 02 akan fokus pada upaya swasembada pangan.

Prabowo-Sandiaga akan menjawab berbagai persoalan yang belum dapat diselesaikan calon presiden petahana Joko Widodo mulai dari harga pangan hingga impor. Salah satunya komoditas daging sapi dan telur ayam.

Faldo mengatakan salah satu langkah kongkret Prabowo-Sandiaga adalah penegakan hukum terhadap mafia pangan. Namun, Faldo enggan menjabarkan lebih lanjut terkait langkah-langkah tersebut.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Taufik Basari, sadar betul persoalan pangan akan menjadi sasaran kritik dari lawan politiknya. Namun, Taufik belum mau berkomentar. Menurut dia, hal itu lebih pantas dijawab nanti saat debat berlangsung.

Komoditas Daging Sapi

Presiden dan wakil presiden terpilih bakal menghadapi sejumlah tantangan dalam hal swasembada pangan. Pasalnya, data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi daging sapi pada 2019 diprediksi hanya mencapai 429.413 ton. Angka itu sama dengan produksi daging sapi tahun lalu.

Sementara kebutuhan daging sapi mencapai 686.270 ton setiap tahunnya. Pemerintah mengatasi defisit 256.868 ton tersebut dengan impor.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau (PPSKI), Rochadi Tawaf menyatakan impor daging sapi yang terus meningkat sejak 2016 memang disebabkan kemampuan produksi domestik yang lesu. Pemerintah dinilai abai terhadap tanggung jawab pembiakan dan pembibitan sapi.

Meski pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menggenjot peternakan dalam negeri, tapi impor daging sapi menyebabkan peternak lokal tak mendapat tempat di pasar.

Oleh sebab itu, Rochadi meminta presiden terpilih nanti untuk membela peternak dalam negeri. Caranya adalah fokus meningkatkan produksi daging. Sebab, jika itu tidak dilakukan maka pemerintah akan terus terjebak dalam perangkap impor.

Sumber: Tirto.id