Loading...

Apakah Usaha Pembibitan Sapi Masih Menguntungkan ?

Berdasarkah analisa yang dilakukan oleh Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana, usaha breeding ternak sapi secara bisnis sesungguhnya kurang menjanjikan. Coba bayangkan, peternak harus mengawinkan terlebih dulu sapi indukannya yang membutuhkan waktu paling tidak selama tiga bulan, dan itu pun tingkat keberhasilannya meragukan karena belum tentu sekali kawin langsung bunting. Setelah bunting memerlukan waktu hingga sembilan bulan untuk mengandung…

Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Dan Program Swa Sembada Daging 2025

Syahrul Yasin Limpo, diminta oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertanian Kebinet Indonesia Maju. Salah satu pekerjaan rumah yang menantinya, menyangkut program swasembada daging yang dicanangkan 2025. Syahrul Yasin Limpo menargetkan dalam 100 hari kerja akan memetakan data pertanian. Dengan adanya pemetaan ini, data pertanian menjadi lebih jelas, sehingga dapat diketahui gambaran pertanian setiap daerah. Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yang harus disepakati oleh semuanya,…

Belum Diputus Jadi, Jeroan Dan Daging Impor Sudah Ditolak 3 Provinsi

Langkah pemerintah mengimpor jeroan dan daging sapi terus mendapatkan protes. Selama sepekan kemarin, setidaknya ada tiga Pemprov menolak jeroan dan daging ker­bau impor. Mereka yakni, Pem­prov Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), dan Kalimatan Barat (Kalbar). Penolakan terhadap jeroan pertama kali dilakukan Pemprov Kalbar. Kepala Dinas Kehewanan dan Peternakan Pemprov Kalbar Abdul Manaf Mustafa menolak impor jeroan dengan alasan pangsa pasar belum meningkat. Bahan baku untuk pedagang…

Peternak Sapi Menagih Janji

Pasal 6 ayat 1C PP No 4 Tahun 2016, menyebutkan tentang pemasukan produk hewan dapat berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK), dan telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui oleh badan kesehatan hewan dunia. Sementara, persyaratan maximum security diberlakukan bagi pemasukan dari zona bebas PMK. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, PP No 4 Tahun 2016 tidak konsisten dengan apa yang diamanatkan UU. Persyaratan maximum security ditafsirkan ke…

Info & Kegiatan

KLIK disini

Kontak

KLIK disini

Profil Pengurus

KLIK disini

    Back to top