Industri peternakan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebab itu, pemerintah memformulasikan strategi dan kebijakan yang dianggap pro dan berkelanjutan kepada peternak. Salah satunya melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi yang dapat memberikan pertanggungan asuransi dan terlindunginya peternak dari kerugian usaha akibat sapi yang mengalami kematian atau kehilangan.
Namun pencapaian program ini masih terdapat beberapa permasalahan seperti bantuan premi yang rentan menjadi bancakan dan tidak jelasnya peserta penerima bantuan karena masalah identitas ganda. Selain itu ada juga permasalahan soal belum meratanya program asuransi peternakan.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf, keberadaan asuransi peternakan sudah sesuai dengan cita-cita petani yang mendapat jaminan atas keberlangsungan bisnis mereka. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum peternak untuk mengambil keuntungan pribadi dari sistem klaim asuransi pertanian.
Berdasarkan fakta lapangan, seringkali terjadi kenakalan yang dilakukan oleh peternak. Misalnya, waktu impor ternak dari Australia asuransinya sampai dikandang. Sekarang dihentikan, hanya sampai di port (pelabuhan). Sejak itu, asuransi (perusahaan dalam negeri) mulai berlaku. Sementara tingkat kematian atau penyusutan ternak relatif tinggi saat sampai kandang.
Kondisi seperti itu yang membuat banyak peternak mencari celah agar mereka tidak merugi, sementara perusahaan asuransi yang kena getahnya. Peternak kita lebih banyak memikirkan ganti rugi kematian, ketimbang mengembangkan bisnisnya. Seperti yang terjadi tahun lalu, Asuransi Timur Jauh (ATJ) jadi bangkrut karena tidak mampu membayar klaim kematian ternak. Sehingga ada anekdot asuransi peternakan kita tidak jelas. Kesalahan ini terjadi karena memang kondisi kita belum siap menerima bisnis asuransi.
