Hingga saat ini, Pemerintah masih beranggapan bahwa pilihan terbaik untuk menurunkan harga daging adalah dengan cara mengimpor sapi bakalan atau daging beku. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Pemerintah mengimpor 728.000 ekor sapi bakalan, dan daging beku (termasuk jeroan) sejumlah 140.000 ton.
Padahal, berdasarkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2010 yang dilanjutkan dengan PSDS 2014, kebutuhan daging pada tahun tersebut sudah bisa dipasok dari sapi lokal.
Impor sapi bakalan dan daging sapi sebetulnya tidak efektif. Apalagi jika dilakukan secara besar-besaran, justru akan memicu meningkatnya harga daging dan sapi bakalan. Karena, harga kedua komoditas tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Artinya, kendati permintaan konsumen terpenuhi, ada kerugian yang harus ditanggung yaitu gagalnya Program Swasembada Daging Sapi. Padahal anggaran yang digunakan untuk program tersebut cukup besar. Berdasarkan data PPSKI, APBN yang digunakan untuk PSDS 2014 sekitar Rp 18 triliun.
Cara yang paling tepat adalah tetap membatasi impor daging dan sapi bakalan. Namun mesti disertai dengan peningkatan produksi dan produktivitas usaha peternakan sapi potong di dalam negeri. Dengan demikian, terjadi peningkatan kontribusi pengadaan daging di dalam negeri.
Langkah tersebut juga menunjukan pemerintah tidak sekedar mengutamakan kepentingan konsumen saja, tapi juga memperhatikan kepentingan produsen sapi nasional dan tetap melindungi peternakan sapi potong rakyat di dalam negeri.
Sumber : pikiran-rakyat.com
