Penandatanganan kerjasama sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA) menjadi momok baru bagi peternakan sapi potong dalam negeri. Sebab, kebijakan bea masuk nol persen bagi sapi asal Australia bakal menambah beban para peternak sapi lokal di pasar domestik.
Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan, pemerintah harusnya lebih gencar untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor peternakan sapi rakyat sebelum penandatanganan itu.
Sebab jika tidak dilakukan, dalam beberapa waktu ke depan Indonesia bisa menjadi net importir daging sapi karena banyak peternakan sapi potong yang tak lagi mau memelihara sapi, karena tidak mendapat keuntungan dari usaha tersebut.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka keran impor cukup besar untuk daging kerbau asal India. Pada akhir 2018 lalu, kuota impor yang ditetapkan oleh pemerintah mencapai 100 ribu ton.
Populasi sapi di peternakan sapi potong dalam negeri memang tak pernah mengalami peningkatan produksi meski cetak biru menuju swasembada daging sapi pernah dicanangkan oleh pemerintah SBY.
Contohnya pada tahun Pada 2005, pemerintah membuat Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) dengan target capaian tahun 2010, namun gagal dan direvisi targetnya ke tahun 2014 menjadi Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Pada era Joko Widodo, pemerintah bahkan tak lagi punya konsep komperhensif terkait pengembangan industri sapi lokal. Lihat saja impor daging sapi dan kerbau rata-rata mencapai 250 ribu ton pertahun.
Kondisi peternakan sapi potong yang masih tradisional memang membuat peternak lokal tak dapat berdaya saing dari sisi harga, jika harus melawan produk impor. Oleh sebab itu, PPSKI selalu mendorong pemerintah Indonesia untuk serius membenahi sektor peternakan sapi baik di dalam industri daging, sapi bakalan (penggemukan), maupun sektor produksi susu perah.
Sumber: tirto.id
