Selama tahun 2017, iklim usaha beternak sapi dan kerbau sangat tidak kondusif karena beberapa kebijakan pemerintah yaitu :
- Menetapkan harga daging sapi Rp 80.000 di bawah biaya produksi peternak.
- Terus membuka impor jeroan dan membebaskan importasi daging India walaupun melanggar UU Nomor 41 tentang PKH.
- Penetapan rasio impor sapi bakalan dan indukan kepada usaha penggemukan tingkat korporasi, yang berdampak terhadap pola usaha peternakan rakyat.
- Pemerintah lebih berpihak kepada konsumen dan produsen industri, daripada peternakan rakyat yang menguasai 98% populasi ternak.
Demikian yang dikatakan oleh Ketua Umum PPSKI Teguh Boediyana.Oleh sebab itu, untuk tahun 2018, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah untuk melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
- Menjadikan peningkatan produksi dan produktivitas sebagai orientasi kebijakan pembangunan ternak sapi dan kerbau.
- Kebijakan pembangunan peternakan sapi dan kerbau harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan peternak.
- Pemerintah wajib mereorientasi kebijakan pembangunan peternakan sapi dan kerbau bukan kepada penurunan harga komoditas, melainkan peningkatan produksi dan produktivitas serta kesejahteraan peternak sapi/kerbau.
- Pemerintah segera mengubah tujuh kebijakan yang kontraproduktif sehingga usaha peternakan sapi dan kerbau dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif.
- Pemerintah sebaiknya memperbaiki dan menggunakan data yang baku tentang pembangunan peternakan.
Sumber: medanbisnisdaily.com
