BBC News Indonesia telah menghubungi Kementerian Pertanian. Namun, Biro Humas Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta sekretarisnya saling lempar untuk menanggapi pertanyaan terkait penetapan status KLB tingkat nasional. Permintaan wawancara pun belum disanggupi.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Arifin Soedjana mengatakan status KLB belum ditetapkan meski provinsi itu telah mencatat 7.784 kasus terkonfirmasi maupun kasus suspek PMK. Menurut dia, hanya 4% wilayah di Jawa Barat yang telah mendeteksi PMK.
Sejauh ini baru satu daerah yang telah menetapkan status KLB di Jawa Barat, yakni Kabupaten Garut dengan tujuan mencairkan dana tanggap darurat. Sedangkan di daerah lainnya, Arifin mengatakan penetapan status belum perlu dilakukan.
"Selama ini kita masih meyakini bahwa [wabah] ini masih bisa ditangani," kata Arifin.
Pemprov Jabar mengklaim telah merespons cepat temuan kasus PMK dengan mengobati hewan ternak yang menunjukkan gejala, salah satunya menggunakan ramuan herbal dari lemon dan madu.
Potensi penularan yang lebih luas jelang Iduladha pun, kata dia, akan dicegah dengan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak.
"Kalau ada kendaraan masuk harus bawa surat kesehatan hewan, itu yang kita lakukan. Kemudian juga dilihat gejala klinisnya," kata Arifin.
Penerapan status KLB untuk saat ini, menurut Arifin akan menyebabkan seluruh hewan ternak tidak boleh keluar masuk wilayah tersebut di tengah kebutuhan yang tinggi menjelang Iduladha.
"Jawa Barat itu kebutuhan hewan ternaknya masih minus 20.000 sampai 25.000 menjelang Iduladha, kan terbayang kalau kemudian kita melakukan penetapan status [KLB]."
Sementara itu, Kementerian Pertanian melalui siaran pers mengklaim stok daging sapi dalam negeri hingga saat ini sebesar 42.269 ton, mampu memenuhi kebutuhan hingga pasca Iduladha dan dipastikan terbebas dari PMK.
Sumber: bbc.com
