Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan swasembada daging sapi paling tidak bisa direalisasikan pada 9 atau 10 tahun mendatang. Menurutnya, lamanya target tersebut lantaran perlu banyak pembenahan dari hulu ke hilir, dari pembibitan sapi sampai rantai pasok.
Sumber : detik.com
---------------------------------------------------------
Tanggapan PPSKI Melalui SekJen Rochadi Tawaf.
Menurut PPSKI, Pemerintahan sebelumnya pun punya target serupa dengan periode yang hampir sama. Pada kenyataannya gagal bahkan malah semakin jauh dari swasembada. Penyebabnya adalah masalah yang sama yaitu data populasi sapi yang tidak akurat.
Contohnya, pemotongan kuota sapi impor pada tahun 2011 oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dari semula 35% dari kebutuhan domestik, diturunkan menjadi hanya 15%. Pemotongan ini didasarkan atas asumsi survei populasi BPS yang menyatakan ada 14,8 juta ekor sapi di dalam negeri.
Pemerintah pada saat itu berpikir bahwa 14,8 juta dianggap sudah swasembada dan sapi-sapi tersebut siap dijual feedloter ke RPH. Padahal dari 14,8 juta itu, hanya 41% yang siap potong, karena sapi-sapi itu milik rakyat yang dijual suka-suka pada saat mereka membutuhkan uang. Tidak seperti feedloter yang menjual ke RPH karena target pertambahan berat badannya sudah tercapai.
Akibatnya, untuk menutup kekurangan stok, banyak sapi lokal yang dipotong, bukan saja sapi jantan tapi juga sapi betina produktif. Dari situ mulailah populasi sapi potong lokal berkurang karena tidak ada indukan yang bisa melahirkan bibit. Kegagalan yang terjadi di lapangan akhirnya membuat Menteri Pertanian saat itu, Suswono, mengakui kalau masih jauh dari swasembada.
Seolah tak belajar dari pengalaman, kebijakan keliru pemotongan kuota impor kembali terjadi di tahun 2015. Dengan alasan data populasi sapi lokal mencukupi, Kementan memangkas kuota impor pada kuartal III-2015 hanya menyisakan 50.000 ekor, padahal kuota impor pada kuartal sebelumnya mencapai 250.000 ekor. Karena impor berkurang, otomatis stok sapi milik feedloter yang nantinya dijual ke RPH pun sedikit. Ketika harus dilakukan shorted, harga langsung naik.
Oleh sebab itu PPSKI memastikan bahwa tanpa pembenahan data populasi sapi yang akurat, target Presiden Joko Widodo untuk swasembada daging sapi paling tidak bisa direalisasikan pada 9 atau 10 tahun mendatang tidak akan tercapai.
