Di awal pemerintahan Jokowi, gejolak harga daging yang tinggi terutama disebabkan pemangkasan izin impor sapi bakalan di triwulan-III dari 250.000-an ekor menjadi 50.000-an ekor. Para pengusaha penggemukan sapi potong di Indonesia dituduh melakukan kartel dan penimbunan sapi. Mereka didatangi Bareskrim Polri dan hingga kini hampir setiap minggu para pengusaha sapi penggemukan beralih kantor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah melalui PP No. 45/2019 bakal memberikan fasilitas fiskal berupa super deductible tax atau pengurangan penghasilan bruto di atas 100 persen kepada usaha yang menyelenggarakan vokasi dan R&D. Penyelenggara vokasi bisa mendapatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari biaya penyelenggaraan vokasi, sedangkan R&D paling tinggi 300 persen dari biaya penyelenggaraan R&D.

Namun, PP tersebut masih belum mengatur mengenai kriteria dan syarat yang perlu dilakukan oleh pengusaha apabila ingin memperoleh insentif tersebut. Adapun aturan teknis insentif tersebut dalam bentuk peraturan menteri tengah dibahas.

Kenaikan harga daging sapi dipicu kekurangan pasokan namun permintaan melonjak. Pemerintah diminta segera mengubah sistem pasokan untuk mengantisipasi kelangkaan. Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Rochadi Tawaf, mengatakan, peningkatan jumlah produksi sapi potong di Indonesia menjadi kunci menekan harga dan mencukupi permintaan.