Provinsi Riau dinilai memiliki peluang besar dalam mengembangkan ternak sapi dan kerbau di Indonesia karena didukung potensi perkebunan yang mendukung dalam penyediaan pakan bagi ternak.

Hal itu terungkap saat audiensi Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Provinsi Riau dengan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution.

Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Provinsi Riau, Sutipno mengatakan hingga saat ini Riau masih bergantung pada impor daging dari luar, padahal potensi peternakan di Bumi Melayu ini bisa memberikan peluang yang bagus.

"Riau berpeluang besar untuk investasi ternak sapi, juga domba, kambing, dan kerbau," kata Sutipno saat melakukan audiensi bersama Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution di Taman Gembira Duri Lengkeng, Sail Pekanbaru, Kamis (20/10/2022).

Sutipno menilai, jika peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah, harusnya Riau tidak lagi impor daging untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami melihat banyak daerah berpotensi untuk peternakan sapi, kambing, dan kerbau. Jadi kita tidak bergantung pada impor dan bisa mandiri," ujarnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Herman melaporkan total kebutuhan daging di Riau mencapai 21 ton lebih, dan hanya bisa dipenuhi sebanyak 11 ton lebih.

"Jadi peternak kita cuma sanggup memenuhi kebutuhan daging hanya sebesar 20 persen," imbuh Herman.

Untuk menutup kekurangannya, Herman mengaku Riau harus menampung daging dari provinsi lain setiap harinya.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menyambut baik silaturahmi dan audiensi dari PPSKI Provinsi Riau.

 Dengan besarnya potensi yang dimiliki Riau, maka tidak heran jika suatu saat nanti Riau bisa menjadi penghasil ternak terbesar di Indonesia.

"Potensi kita di Riau sangat besar, bayangkan kita hanya mampu baru 20 persen untuk kebutuhan daging, itu artinya peluang kita masih luar biasa," jelas Wagubri.

Edy Nasution berharap peluang tersebut dapat dikembangkan di Provinsi Riau sehingga tidak lagi menjadi daerah pengimpor daging, namun bisa menjadi provinsi pengekspor daging terbesar.

Sumber: goriau.com

Peternak sapi dan kerbau menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan ganti rugi pada ternak yang mati karena wabah virus penyakit mulut dan kuku (PMK). Rencananya pemerintah akan memberikan ganti rugi Rp 10 juta per ekor ternak yang mati.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Purus Subendro mengatakan bantuan tersebut akan dapat digunakan peternak untuk menjalankan usaha mereka yang terganggu karena wabah PMK.

BBC News Indonesia telah menghubungi Kementerian Pertanian. Namun, Biro Humas Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta sekretarisnya saling lempar untuk menanggapi pertanyaan terkait penetapan status KLB tingkat nasional. Permintaan wawancara pun belum disanggupi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Arifin Soedjana mengatakan status KLB belum ditetapkan meski provinsi itu telah mencatat 7.784 kasus terkonfirmasi maupun kasus suspek PMK. Menurut dia, hanya 4% wilayah di Jawa Barat yang telah mendeteksi PMK.

Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mendesak pemerintah untuk serius dan fokus dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Salah satu poin yang jadi fokus utama adalah mendorong pemerintah segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas meluasnya penyebaran PMK di wilayah Indonesia.

Ketua Umum DPP PPSKI, Nanang Purus Subendro menilai, pemerintah masih ragu-ragu untuk menyatakan situasi jadi darurat. Padahal, penyebaran PMK di Jawa sudah masif, tidak terkendali, dan menimbulkan kerugian yang luar biasa.

Wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) menjangkiti ternak semakin meresahkan banyak peternak di Indonesia. Tidak sedikit peternak yang harus menanggung kerugian akibat penyebaran penyakit tersebut.

Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kerbau Indonesia (PPSKI) pun mendorong keseriusan pemerintah untuk segera menetapkan status "Kejadian Luar Biasa" atas meluasnya penyebaran PMK.

Penyebaran dan dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia semakin meluas, sejak dinyatakan wabah di 4 kabupaten di Propinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Propinsi Aceh ( SK Mentan No. 403 & 404 tanggal 9 Mei 2022 ), per tanggal 21 Mei 2022 penyebaran penyakit ini sudah mencapai 82 kabupaten / kota di 16 Provinsi dengan jumlah ternak terdampak 5,4 juta ekor dan 20,7 ribu ekor ternak sakit (Data Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk segera menanggulangi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kini sedang melanda hewan ternak milik rakyat. Gobel mengatakan, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan harta terbesar yang dimiliki.

 “Bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, kematian satu ternak sudah merupakan kiamat tersendiri. Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya.

Karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga,” kata Gobel saat menerima Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) drh Nanang Purus Subendro dan Bendahara Umum PPSKI Yudi Arif, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah memicu panic selling dalam perdagangan hewan ternak di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan, bahkan ada yang menjual sapi ternaknya di harga Rp5 juta dari harga normal Rp25 juta/ekor.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro mengatakan panic selling muncul lantaran upaya pemerintah terbilang lambat dalam menanggulangi wabah yang menyerang hewan berkaki belah tersebut. Pasalnya, hingga saat ini peternak hanya diberi himbauan-himbauan saja tetapi tidak diberikan disinfektan maupun bantuan obat lainnya.

Heboh fluktuasi harga daging yang terjadi setiap tahun khususnya pada Ramadan dan Idulfitri, tahun ini berulang lebih cepat. Kebijakan strategis telah diluncurkan pemerintah seperti kuota impor daging/sapi, pembebasan kuota impor, pembatasan/pembebasan impor jeroan, membuka impor daging India, kebijakan rasio impor bakalan dan indukan, serta masih banyak kebijakan lainnya. Namun, harga daging terus meningkat. Apa sesungguhnya yang menyebabkan hal ini terjadi?

Tahun ini, kenaikan harga daging sapi berbeda dengan sebelumnya. Pada era pandemik Covid 19, ditandainya dengan mogok jualan dari para pedagang daging sapi jauh sebelum Ramadan dan Idulfitri di wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, menurunnya daya beli konsumen disatu sisi, sementara di sisi lainnya harga daging meningkat tajam.

Pemerintah dalam kerangka membina dan mengembangkan industri gula dan petani tebu, telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mampu melindungi petani tebu. Kebijakan tersebut, antara lain menetapkan harga beli tebu petani dengan harga tinggi.

Kebijakan ini sangat efektif dalam merangsang peningkatan produksi dan produktivitas industri gula di dalam negeri. Selain itu, menurut ISO 2019 (International Sugar Association), Indonesia sebagai negara importir neto gula, telah membeli raw-sugar dengan harga tertinggi di dunia, yakni 3,97 dollar AS per metrik ton.

Program swasembada daging sapi sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa, yaitu dimulai pada 1995. Dengan berbagai macam tagline semua program tersebut gagal total tidak mencapai target sesuai dengan rencana yang dibuat. Penyebab utamanya, program ini merupakan jargon politik.

Program tersebut telah menghabiskan dana puluhan triliun rupiah. Sementara fenomena yang terjadi, harga daging sapi terus meningkat tinggi tidak kunjung turun. Pada tahun 2010 harga daging sapi Rp 67.822 per kilogram (kg), kini sekitar Rp 125.600 per kg.

Impor daging sapi dan daging kerbau setiap tahun terus meningkat, khususnya daging kerbau di tahun 2016 hanya 39.524 ton kini di tahun 2021 mencapai 73.780 ton yang melimpah di pasar tradisional. Sedangkan impor sapi bakalan menurun tajam ( turun 35 persen).