Ada Celah Yang Bisa Dimanfaatkan Oknum Peternak Dari Sistem Klaim Asuransi Pertanian
Industri peternakan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebab itu, pemerintah memformulasikan strategi dan kebijakan yang dianggap pro dan berkelanjutan kepada peternak. Salah satunya melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi yang dapat memberikan pertanggungan asuransi dan terlindunginya peternak dari kerugian usaha akibat sapi yang mengalami kematian atau kehilangan.
Namun pencapaian program ini masih terdapat beberapa permasalahan seperti bantuan premi yang rentan menjadi bancakan dan tidak jelasnya peserta penerima bantuan karena masalah identitas ganda. Selain itu ada juga permasalahan soal belum meratanya program asuransi peternakan.
Impor Daging India, Solusi Praktis atau Jebakan?
Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan realisasi impor daging kerbau dari India. Sebagai awalan, sebanyak 25 ribu ton akan masuk ke Indonesia pada April 2020 ini atau sebelum bulan suci Ramadan tiba.Jumlah tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengimpor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton dari India sepanjang 2020 ini.
Dilansir Kantor Berita Antara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keran impor daging kerbau yang ditugaskan kepada Perum Bulog dilakukan untuk memenuhi konsumsi daging dalam negeri. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog Bachtiar mengungkapkan, sebanyak 25 ribu ton daging kerbau asal India yang diimpor dalam waktu dekat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah yang jatuh pada April-Mei 2020.
PPSKI Tentang Daging Sapi: Harga itu Indikator yang Tidak Bisa Dibohongi
Program Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) kurang efektif untuk meningkatkan produksi dan menekan impor daging sapi tahunan. Dan kebijakan untuk mengimpor sapi indukan untuk membantu pengembangbiakan produksi dalam negeri juga terbukti gagal.
Pasalnya, kekurangan pasokan daging sapi di Indonesia cukup besar dan memicu besarnya volume impor ternak dari berbagai negara. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan impor tersebut tidak terealisasi dengan optimal. Alasannya, karena keterbatasan anggaran dan populasi sapi indukan dari negara asal yang tidak mencukupi.
