Pelaku bisnis peternak sapi dan kerbau mengkritisi program importasi sapi indukan yang kembali direncanakan pemerintah tahun ini. Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menyarankan jika ingin melanjutkan program tersebut, sebaiknya pemerintah melakukan kajian dan mengevaluasi pemasukan sapi indukan pada periode sebelumnya.

Penyebabnya adalah defisit kebutuhan kedua komoditas tersebut. Tahun 2019, impor daging sapi dan kerbau dialokasikan sebesar 291.980 ton sedangkan tahun 2020  kuota impor dinaikkan menjadi 300.000 ton.

Menurut  Syamsul Ma'arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, kondisi tersebut salah satunya disebabkan belum mampunya pengusaha lokal maupun peternak rakyat untuk mengikuti kebutuhan industri hotel, restoran, dan katering (horeka). Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah impor yang  sebagian besar diperuntukkan bagi industri. 

Hal tersebut terjadi akibat kebijakan kontraproduktif pemerintah. Bahkan, revisi kebijakan soal kewajiban importir sapi bakalan memasukkan sapi indukan masih sulit diterima. Akibatnya, belasan perusahaan tutup kandang alias bangkrut.

Kondisi peternakan dalam negeri tidak juga membaik, bahkan malah memburuk. Di saat kebutuhan daging masih terus impor, industri sapi potong malah tumbang. Setidaknya, ada 14 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) tutup usaha akibat kebijakan pemerintah yang tidak kondusif.